Tugas Acces Point

Konfigurasi acces point ada DISINI

Kebijakan-kebijakan presiden (Politik & Ekonomi)

Kebijakan-kebijakan presiden (Politik & Ekonomi)

 BJ. Habibi

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Penanggulangan krisis ekonomi(terkendalinya nilai rupiah)

2.  Pembangunan wilayah perairan indonesia

3.  Menghapuskan praktik monopoli

Kebijakan dibidang politik

1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan

2.  Memberlakukan otonomi daerah

3.  Pencabutan pembatasan partai politik

4.  Melaksanakan pemilu 1999

5.  Penyelesaian permasalahan timor-timur

6.  Pembatasan masa jabatan presiden

7. Kebijakan tentang kebebasan pers

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

·     Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas pemilu).  

·     Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat di indonesia

·     Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemilu dan kebebasan membentuk partai politik

·     Kebebasan terhadap pers, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah, elektronik maupun disosial media

 Megawati Soekarnoputri

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Program pembangunan nasional

2. Terkendalinya nilai rupiah

3.  Menaikan harga BBM

4.  Tarif dasar listrik dan pendapatan negara

Kebijakan dibidang politik

1. Upaya pemberantasan KKN

2.     Pelaksanaan pemilu 2004

3.     Desentralisasi politik

4.     Mempertahankan supremasi hukum

5.     Melakukan amandemen UUD 1945

6.     Membentuk kebijakan represif

7.     Memperbaiki hubungan dengan NAD

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

·         Pemberantasan KKN yang dilakukan dengan cara pembentukan KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang sampai saat ini masih aktif dalam memberantas korupsi

·         Mempertahankan supremasi hukum yang sampai saat ini masih terus ditegakkan supremasi hukum diindonesia baik hukumnya maupun aparat penegaknya

·         Tarif dasar listrik dan pendapatan negara yang sampai saat ini masih diberlakukan oleh indonesia.

        Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)

Kebijakan dibidang ekonomi 

1.      Membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas memperbaiki ekonomi indonesia yang    belum pulih dari krisis ekonomi

2.      Pengendalian Inflasi

3.      Mempertahankan kurs rupiah

Kebijakan dibidang politik

1. Menyelesaikan berbagai kasus KKN

2. Pemulihan hak-hak sipil penganut konghucu

3. Mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama

4. Membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

• Pemulihan hak sipil penganut agama konghucu, kini agama konghucu merupakan salah satu agama yang diakui diindonesia.

 Susilo Bambang Yudoyono

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Program pengentasan kemiskinan

2.  Memberikan bantuan langsung tunai (BLT)

3.  Program bantuan operasional sekolah (BOS)

4.  Pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin

5.  Mengurangi subsidi dengan menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM)

Kebijakan dibidang politik

1. Pembentukan sekretaris gabungan

2.  Menciptakan good governancel/reformasi birokrasi

3.  Mengupayakan geneva agreement

4.  Pelaksanaan pemilu 2009

5.  Melaksanakan Politik luar negeri 

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

• Pelaksanaan politik luar negri yang bebas aktif sampai saat ini masih terlaksana. Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negra asing sehingga dapat mendorong indonesia menjadi negara yang lebih maju dan menjalin hubungan baik dengan negara lain
• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sebagai negara yang demokratis

soal-soal semester 1

1. Apakah yang di maksud integrasi?
Jawab: integrasi adalah proses penyesuaian diantara unsur yang saling berbaur hingga menjadi satu kesatuan / persatuan.
2. Apakah yang dimaksud Disintegrasi ?
Jawab: disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu pada yang menghilangkan keutuhan/ persatuan (memecah).
3. Apa saja bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang pernah dialami di Indonesia? sertakan pula contohnya!
Jawab: 1. Disintegrasi melalui ideologi (PKI, DI/                      TII, G 30 S PKI).
              2. Disintegrasi melalui kepentingan                               (APRA, RMS, Andi Aziz)
              3. Disintegrasi melalui pemerintah (BFS, pemesta).
4. Apakan sama pemberontakan PKI madiun dengan pemberontakan G 30 S PKI dilihat dari tujuan?
Jawab: sama karena PKI madiun dan G 30 S PKI bertujuan untuk mengubah ideoligi negara Indonesia menjadi komunis.
5. Apa alasan Soekarno memgeluarkan Dekrit Presiden?
Jawab: 1. Sering ganti kabinet.
              2. Tigas dewan konstituante tidak maksimal.
              3. Kebijakan selalu tidak selesai.
6. Sebutkan nama kabinet pada era demokrasi terpimpin?
Jawab: Masyumi, PSI, Nasakom, Djuanda.
7. Apakah yang dimaksud DPRGR?
Jawab: DPR Gotong Royong berkedudukan sebagai pembantu presiden/ mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melakukan segala sesuatu yang telah di tetapkan oleh MPRS.
8. Repelita dibagi menjadi 2 yaitu?
Jawab: 1. Jangka pendek 5 tahun
              2. Jangka panjang 25 tahun.
9. Fusi partai dibagi menjadi 2 yaitu?
Jawab: 1. PPP ( partai persatuan pembangunan)
             2. PDI ( partai demokrasi indonesia)
10. Kepanjangan dari P4 adalah?
Jawab: penerapan P4 ( pedoman, penghayatan dan pengamalan pancasila)
11. Sebutkan faktor-faktor lahirnya orde baru?
Jawab: 1. G 30 S PKI
             2. Aksi Tritura
             3. Super Semar
             4. Dualisme kepemimpinan
             6. Pidato Nawaksara
12. Upaya apa saja yang diambil orde baru?
Jawab: Pancakrida, Repelita, Fusi partai, Peristiwa Malari, Trilogi pembangunan, Penerapan P4 dan Dwi Fungsi.
13. Kekuatan politik nasional tertinggi pada masa demokrasi terpimpin di pegang oleh?
Jawab: PKI dan TNI AD
14. Apa isi dari dekrit presiden?
Jawab: 1. Pembubaran konstituante
             2. Kembali UUD 1945
             3. Tidak berlakunya UUDS 1950
             4. Pembentukan MPRS dan DPAS
15. Sebutkan kebijakan pembangunan pada masa orde baru ?
Jawab: 1. Pertanian
             2. Pendidikan
             3. KB
             4. Kesehatan

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

1.Pertanian

a).KUD (Koperasi Unit Desa)
Kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan).
Dari data Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di nusantara, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Tahun 2017 induk KUD menatap ke depan dengan percaya diri dan optimisme tinggi. Beberapa kerjasama usaha dengan mitra usaha khususnya dengan luar negeri dalam beberapa program kerja strategis telah memasuki tahap implementasi. Progress report ini memberikan gambaran singkat capaian Induk KUD

b).BPTP (Balai Pengkajian Pertanian Lapangan)
Menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian pada masa Soeharto, salah satu produk unggulnya adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). BPTP mengoordinasikan dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik kepada petani.
BPTP masih melaksanakan tugasnya dengan baik yakni membuat inovasi teknologi dan mengkoordinasikan kepada petani.

3).PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)
PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan
Tahun 2018 diselenggarakan rekrutmen CPNS Kementerian Pertanian, jadi organisasi PPL masih berjalan sebagaimana mestinya hingga sekarang.
VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)
Salah satu produk unggulan dari BPTP yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.
Saat ini pemerintah terus mengupayakan menyediakan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik.

2.Pendidikan

a).SD Inpres
Program wajib pembentukan kelompok belajar atau kerja yang bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.
SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.

b).GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)
Gerakan yang mendorong orang tua agar memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadarkan mereka agar anak tidak putus sekolah. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
GNOTA kini masih berjalan dengan lancar dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku-buku ke sekolah-sekolah di Indonesia.

3.Keluarga Berencana

a).BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
Lembaga yang memiliki program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya.
BKKBN terus melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Tahun 2018 ini dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis dan untuk percepatan pemerataan manfaat program KKBPK, maka BKKBN berkomitmen untuk mengembangkan “Kampung KB” sebagai instruksi Presiden RI yang merupakan wujud dan peran serta BKKBN dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan.

4.Kesehatan

a).Puskesmas
Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
Puskesmas tersebar di seluruh penjuru nusantara. Mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Puskesmas juga banyak membuat program seperti suntik vaksin campak dan rubella, pemberian obat cegah kaki gajah,dan lainnya.

b).Posyandu
Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya
Pelaksanaan program posyandu dilaksanakan di Puskesmas. Tidak heran kalau program ini terlaksana di seluruh Indonesia seiring dengan menjamurnya Puskesmas. Program posyandu terus berkembang hingga kini mulai dari penanganan kesehatan ibu hamil, pemberian vitamin kepada anak, imunisasi bayi, dan lain-lain.

Kebijakan Ekonomi Pada Demorasi Terpimpin

Semasa demokrasi terpimpin dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian. Peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional.

Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Dalam upaya meningkatkan aktivitas perekonomian Indonesia, pemerintah mengambil beberapa langkah yang dapat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Depernas

Pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

Depernas kemudian menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.

Pada tahun 1963 Depernas diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

2. Kebijakan Sanering

Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Kebijakan sanering ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Pemerintahan Presiden Sukarno melalui Menteri Keuangan yang dirangkap oleh Menteri Pertama Djuanda menurunkan nilai mata uang Rp10.000 dan Rp5.000, diturunkan nilainya hanya jadi Rp100 dan Rp50. Sanering bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. 

Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.

3. Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta. Pemerintah membentuk Panitia 13 yang beranggotakan bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. 

Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.

Deklarasi Ekonomi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata tidak berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi bahkan memperberat beban hidup rakyat karena indeks biaya hidup semakin meningkat, harga barang kebutuhan naik, dan juga laju inflasi sangat tinggi. Kegagalan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

1. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.
2. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.
3. Tidak ada ukuran yang obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
4. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.

PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

3. Proyek Mercusuar

Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota Indonesia agar dapat menunjukan eksistensi Indonesia. Proyek-proyek mercusuar ini lebih bersifat politis dari pada ekonomi, Beberapa proyek mercusuar anatara lain :

• Kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo) yang salah satu tujuanya adalah menyaingi Olimpiade.
• Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Jakarta sekaligus lambang perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan.
• Proyek Sarinah, yang juga merupakan gedung pencakar langit pertama di Indonesia, masuk dalam agenda pembangunan 10 Juli 1959 dan 6 Maret 1962.

Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1000 (uang lama) diganti dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

5.Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Nama Anggota Kekompok :

Fita K (10)

M.Alfian RA (13)

Wahyu DP (28)

Yoni AR (29)

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Posted on December 11, 2010 | Leave a comment

Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakang

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

Kabinet-kabinet

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

• 1950-1951 – Kabinet Natsir
• 1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
• 1952-1953 – Kabinet Wilopo
• 1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
• 1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
• 1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
• 1957-1959 – Kabinet Djuanda

1. Kabinet Natsir
   Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
   Program kerja kabinet Natsir :
   1) Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
   2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
   3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
   4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
   5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
   6) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
   Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
2. Kabinet Sukiman
   Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951
   Program kerja kabinet Sukiman :
   1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
   2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
   3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
   4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
   5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
   6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
   Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.
   Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.
3. Kabinet Wilopo
   Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri
   Program kerja kabint Wilopo :
   1) Mempersiapkan pemilihan umum
   2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
   3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
   4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
   5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
   Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.
4. Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
   Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya)
   Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
   1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
   2) Melaksanakan pemilihan umum
   3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
   4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
   Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD. 
   e. Kabinet Burhanuddin Harahap
   Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
   Program kerja Kabinet Burhanuddin :
   1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
   2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
   3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat
   Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
5. Kabinet Ali Satroamijoyo II
   Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.
   Program kerja Kabinet Ali II :
   1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
   2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
   3) Pembentukan provinsi Irian Barat
   4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
   Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.
6. Kabinet Juanda
   Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
   Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
   1) Membentuk Dewan Nasional
   2) Normalisasi keadaan RI
   3) Melanjutkan pembatalan KMB
   4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
   5) Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

Isinya ialah:

• Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Pembubaran Konstituante
• Pembentukan MPRS dan DPAS

sumber https://onespiritz.wordpress.com/2010/12/11/masa-demokrasi-parlementer-1950-1959/

Biografi Ismail Marzuki – Sang Maestro Musik

Biografi Ismail Marzuki. Ia lahir di Kwitang, Senen, Batavia, 11 Mei 1914, Ismail Marzuki yang lebih dikenal dengan panggilan Maing ini merupakan salah satu maestro musik legendaris di indonesia, memang memiliki bakat seni yang sulit dicari bandingannya. Sosoknya pun mengagumkan. Ia terkenal sebagai pemuda yang berkepribadian luhur dan tergolong anak pintar. Ismail sejak muda senang tampil necis. Bajunya disetrika licin, sepatunya mengkilat dan ia senang berdasi. Darah seni Ismail mengalir dari ayahnya, Marzuki, yang saat itu seorang pegawai di perusahaan Ford Reparatieer TIO. Pak Marzuki dikenal gemar memainkan kecapi dan piawai melagukan syair-syair yang bernapaskan Islam. Jadi tidak aneh kalau kemudian Ismail sejak kecil sudah tertarik dengan lagu-lagu.

Orang tua Ismail Marzuki termasuk golongan masyarakat Betawa intelek yang berpikiran maju. Ismail Marzuki yang dipanggil dengan nama Ma’ing, sejak bocah sudah menunjukkan minat yang besar terhadap seni musik. Ayahnya berpenghasilan cukup sehingga sanggup membeli piringan hitam dan gramafon yang populer disebut “mesin ngomong” oleh masyarakat Betawi tempo dulu.

Ma’ing disekolahkan ayahnya ke sebuah sekolah Kristen HIS Idenburg, Menteng. Nama panggilannya di sekolah adalah Benyamin. Tapi kemudian ayahnya merasa khawatir kalau nantinya bersifat kebelanda-belandaan, Ma’ing lalu dipindahkan ke Madrasah Unwanul-Falah di Kwitang. Beranjak dewasa, dia dibelikan ayahnya alat musik sederhana. Bahkan tiap naik kelas Ma’ing diberi hadiah harmonika, mandolin, dan gitar. Setelah lulus, Ma’ing masuk sekolah MULO dan membentuk grup musik sendiri. Di situ dia memainkan alat musik banyo dan gemar memainkan lagu-lagu gaya Dixieland serta lagu-lagu Barat yang digandrungi pada masa itu.

Setelah tamat MULO, Ma’ing bekerja di Socony Service Station sebagai kasir dengan gaji 30 gulden sebulan, sehingga dia sanggup menabung untuk membeli biola. Namun, pekerjaan sebagai kasir dirasakan kurang cocok baginya, sehingga ia pindah pekerjaan dengan gaji tidak tetap sebagai verkoper (penjual) piringan hitam produksi Columbia dan Polydor yang berkantor di Jalan Noordwijk (sekarang Jalan Ir. H. Juanda) Jakarta. Penghasilannya tergantung pada jumlah piringan hitam yang dia jual. Rupanya, pekerjaan ini hanya sebagai batu loncatan ke jenjang karier berikutnya dalam bidang musik.

Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam, Ma’ing banyak berkenalan dengan artis pentas, film, musik dan penyanyi, di antaranya Zahirdin, Yahya, Kartolo, dan Roekiah (orangtua Rachmat Kartolo). Pada 1936, Ma’ing memasuki perkumpulan orkes musik Lief Jawa sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa.

Tahun 1934, Belanda membentuk Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij (NIROM) dan orkes musik Lief Java mendapat kesempatan untuk mengisi acara siaran musik. Tapi Ma’ing mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu Barat, kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri antara lain “Ali Baba Rumba”, “Ohle le di Kotaraja”, dan “Ya Aini”. Lagu ciptaannya kemudian direkam ke dalam piringan hitam di Singapura. Orkes musiknya punya sebuah lagu pembukaan yang mereka namakan Sweet Jaya Islander. Lagu tersebut tanpa pemberitahuan maupun basa-basi dijadikan lagu pembukaan siaran radio NIROM, sehingga grup musik Ma’ing mengajukan protes, namun protes mereka tidak digubris oleh direktur NIROM.

Pada periode 1936-1937, Ma’ing mulai mempelajari berbagai jenis lagu tradisional dan lagu Barat. Ini terlibat pada beberapa ciptaannya dalam periode tersebut, “My Hula-hula Girl”. Kemudian lagu ciptaannya “Bunga Mawar dari Mayangan” dan “Duduk Termenung” dijadikan tema lagu untuk film “Terang Bulan”. Awal Perang Dunia II (1940) mulai mempengaruhi kehidupan di Hindia-Belanda (Indonesia). Radio NIROM mulai membatasi acara siaran musiknya, sehingga beberapa orang Indonesia di Betawi mulai membuat radio sendiri dengan nama Vereneging Oostersche Radio Omroep (VORO) berlokasi di Karamat Raya. Antene pemancar mereka buat sendiri dari batang bambu.

Tiap malam Minggu orkes Lief Java mengadakan siaran khusus dengan penyanyi antara lain Annie Landouw. Ma’ing malah jadi pemain musik sekaligus mengisi acara lawak dengan nama samaran “Paman Lengser” dibantu oleh “Botol Kosong” alias Memet. Karena Ma’ing sangat gemar memainkan berbagai jenis alat musik, suatu waktu dia diberi hadiah sebuah saksofon oleh kawannya yang ternyata menderita penyakit paru-paru. Setelah dokter menjelaskan pada Ma’ing, lalu alat tiup tersebut dimusnahkan. Tapi, mulai saat itu pula penyakit paru-paru mengganggu Ma’ing.

Ketika Ma’ing membentuk organisasi Perikatan Radio Ketimuran (PRK), pihak Belanda memintanya untuk memimpin orkes studio ketimuran yang berlokasi di Bandung (Tegal-Lega). Orkesnya membawakan lagu-lagu Barat. Pada periode ini dia banyak mempelajari bentuk-bentuk lagu Barat, yang digubahnya dan kemudian diterjemahkannya ke dalam nada-nada Indonesia. Sebuah lagu Rusia ciptaan R. Karsov diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi “Panon Hideung”. Sebuah lagu ciptaannya berbahasa Belanda tapi memiliki intonasi Timur yakni lagu “Als de orchideen bloeien”. Lagu ini kemudian direkam oleh perusahaan piringan hitam His Master Voice (HMV). Kelak lagu ini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Bila Anggrek Mulai Berbunga”.

Tahun 1940, Ma’ing menikah dengan penyanyi kroncong Bulis binti Empi. Pada Maret 1942, saat Jepang menduduki seluruh Indonesia, Radio NIROM dibubarkan diganti dengan nama Hoso Kanri Kyoku. PRK juga dibubarkan Jepang, dan orkes Lief Java berganti nama Kireina Jawa. Saat itu Ma’ing mulai memasuki periode menciptakan lagu-lagu perjuangan. Mula-mula syair lagunya masih berbentuk puitis yang lembut seperti “Kalau Melati Mekar Setangkai”, “Kembang Rampai dari Bali” dan bentuk hiburan ringan, bahkan agak mengarah pada bentuk seriosa.

Pada periode 1943-1944, Ma’ing menciptakan lagu yang mulai mengarah pada lagu-lagu perjuangan, antara lain “Rayuan Pulau Kelapa”, “Bisikan Tanah Air”, “Gagah Perwira”, dan “Indonesia Tanah Pusaka”. Kepala bagian propaganda Jepang, Sumitsu, mencurigai lagu-lagu tersebut lalu melaporkannya ke pihak Kenpetai (Polisi Militer Jepang), sehingga Ma’ing sempat diancam oleh Kenpetai. Namun, putra Betawi ini tak gentar. Malah pada 1945 lahir lagu “Selamat Jalan Pahlawan Muda”.

Setelah Perang Dunia II, ciptaan Ma’ing terus mengalir, antara lain “Jauh di Mata di Hati Jangan” (1947) dan “Halo-halo Bandung” (1948). Ketika itu Ma’ing dan istrinya pindah ke Bandung karena rumah meraka di Jakarta kena serempet peluru mortir. Ketika berada di Bandung selatan, ayah Ma’ing di Jakarta meninggal. Ma’ing terlambat menerima berita. Ketika dia tiba di Jakarta, ayahnya telah beberapa hari dimakamkan. Kembang-kembang yang menghiasi makam ayahnya dan telah layu, mengilhaminya untuk menciptakan lagu “Gugur Bunga”.

Lagu-lagu ciptaan lainnya mengenai masa perjuangan yang bergaya romantis tanpa mengurangi nilai-nilai semangat perjuangan antara lain “Ke Medan Jaya”, “Sepasang Mata Bola”, “Selendang Sutra”, “Melati di Tapal Batas Bekasi”, “Saputangan dari Bandung Selatan”, “Selamat Datang Pahlawan Muda”. Lagu hiburan populer yang (kental) bernafaskan cinta pun sampai-sampai diberi suasana kisah perjuangan kemerdekaan. Misalnya syair lagu “Tinggi Gunung Seribu Janji”, dan “Juwita Malam”. Lagu-lagu yang khusus mengisahkan kehidupan para pejuang kemerekaan, syairnya dibuat ringan dalam bentuk populer, tidak menggunakan bahasa Indonesia tinggi yang sulit dicerna. Simak saja syair “Oh Kopral Jono” dan “Sersan Mayorku”. Lagu-lagu ciptaannya yang berbentuk romantis murni hiburan ringan, walaupun digarap secara populer tapi bentuk syairnya berbobot seriosa. Misalnya lagu “Aryati”, “Oh Angin Sampaikan. Tahun 1950 dia masih mencipta lagu “Irian Samba” dan tahun 1957 lagu “Inikah Bahagia” — suatu lagu yang banyak memancing tandatanya dari para pengamat musik.

Sampai pada lagu ciptaan yang ke 100-an, Ma’ing masih merasa belum puas dan belum bahagia. Malah, lagu ciptaannya yang ke-103 tidak sempat diberi judul dan syair, hingga Ma’ing alias Ismail Marzuki komponis besar Indonesia itu menutup mata selamanya pada 25 Mei 1958.

Karya Lagu

• Aryati
• Gugur Bunga
• Melati di Tapal Batas (1947)
• Wanita
• Rayuan Pulau Kelapa
• Sepasang Mata Bola (1946)
• Bandung Selatan di Waktu Malam (1948)
• O Sarinah (1931)
• Keroncong Serenata
• Kasim Baba
• Bandaneira
• Lenggang Bandung
• Sampul Surat
• Karangan Bunga dari Selatan
• Selamat Datang Pahlawan Muda (1949)
• Juwita Malam
• Sabda Alam
• Roselani
• Rindu Lukisan
• Indonesia Pusaka

sumber https://www.biografiku.com/biografi-ismail-marzuki-sang-maestro/